Bontotangnga, Gowa, Sulawesi Selatan. Bongkarnews.id – Dugaan kekurangan transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Dusun Bonto Kura, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Lempapadngan, Kabupaten Gowa, kembali mencuat. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Poros Rakyat Indonesia (PRI) mendapat laporan dari warga terkait ketidak adaan papan informasi nilai anggaran pembangunan drainase di lokasi tersebut. 03 Mei 2025.
“Kami mendapatkan laporan dari warga bahwa proyek pembangunan drainase di Dusun Bonto Kura tidak terpasang papan informasi yang mencantumkan nilai anggaran,” ungkap perwakilan PRI. “Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.”
Bau Korupsi Menyengat: Bagaimana mungkin proyek sebesar itu tidak dilengkapi standar regulasi yang layak? Sama saja dengan tidak tunduk dan patuh atas aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia! Setiap orang wajib menghargai produk perundang-undangan Negeri ini, apalagi sebuah perusahaan yang menjalankan proyek dengan asas manfaat.
Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi, setiap proyek konstruksi wajib memperlihatkan papan proyek yang berisi informasi tentang nama proyek, lokasi, nilai kontrak, masa pelaksanaan, nama kontraktor, dan nama konsultan pengawas.
“Ketika papan informasi tidak ada, itu menunjukkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek dan berpotensi menyebabkan korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat,” tegas perwakilan Poros Rakyat Indonesia.
“Kami mengingatkan bahwa transparansi dalam pengelolaan proyek merupakan hak masyarakat dan merupakan bagian penting dalam menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik.”
Poros Rakyat Indonesia mendesak pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan drainase di Dusun Bonto Kura untuk segera memasang papan informasi yang lengkap dan transparan.
Mereka juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk menyelidiki kejanggalan yang terjadi dalam proyek tersebut dan memastikan dana publik digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional,” tegas perwakilan Poros Rakyat Indonesia.
Ketika tim PRI mencoba menghubungi pekerja di lokasi dan mempertanyakan anggaran proyek, mereka mendapat jawaban yang mengecewakan. “Tidak kutauki saya iye 🙏🙏,” ujar pekerja tersebut, salah satu pekerja di lokasi. “Pemiliknya tidak menyimpan papan anggaran tidak ada di lokasi papan informasi terpasang.”
PRI mengingatkan bahwa keberadaan Projek tersebut sama sekali tidak memperlihatkan status pekerjaan tersebut, sama halnya dengan projek siluman.
Kepada Inspektorat untuk mendalami kegiatan tersebut, kwalitydam kwantitas projek tersebut. Wajib itu karena di mulai dwngan niat yang sedikit nakal
Tapi sempat di sebut inisial pmolik projek ( R ) tinggal di Singgung Minasa Somba Opu Gowa.
Tim Kerja independen.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
