Bongkarnews.id | Takalar, Sulawesi Selatan Pembangunan Pengaman pantai senilai Rp.16. 900.000.000. Oleh PT BUMI ACEH CIPTA PERSADA adalah proyek yang terletak di desa tamasaju pantai bagian utara Kabupaten Takalar, sedang dalam proses pembangunan pengaman pantai yang dianggap terkesan melabrak Kontrak kerja, tidak sesuai dengan rujukan PETUNJUK KERJA. 28 November 2023.
Meninggalkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK ) merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Setiap calon Penyedia Jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran
Tim Sergap LEMBAGA POROSRAKYAT INDONESIA mengajak semua pihak terkait untuk memperhatikan masalah ini dengan serius dan memastikan bahwa pembangunan pengaman pantai dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Standar Batu yang digunakan tidak sesuai dengan rujukan kontrak, sumber Materialnya dari tambang yang tidak memiliki keafsahan legalitas, sangat bertentangan dengan jaminan pendukung yang di ikutkan di kontrak, batu yang di gunakan kebanyakan bersumber dari kabupaten Jeneponto.
Sisi lain bahwa beberapa alat pendukung pelaksanaan kegiatan projek tidak di hadirkan di lokasi seperti,
Ponton 2 unit, tagboot (penarik ponton), ekscavator 4 unit (pc 200 2 unit, pc 300 2 unit), crane, ini wajib ada sesuai isi kontrak kerja.
Di tambahkan bahwa ada indikasi PPTK sengaja menutup nutupi peralatan dimaksud
Pekerjaan 0-200 m yg dijadikan mobilisasi tdk memenuhi persyaratan sesuai dlm kontrak krn ukuran batunya kecil ukurannya lebih kecil dr 100 kg/buah
Dukungan material batu ukuran 150-300 kg/buah, pengambilannya bukan ditempat dukungan material melainkan ditempat lain yaitu di Jeneponto
Terkhusus kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk lebih melihat kepentingan dan tujuan penganggaran pembangunan pengamanan pantai, menyelamatkan projek dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas tujuan Uang rakyat di gelontorkan.
Bahwa kami tidak akan pernah berhenti melakukan pendalaman terhadap keberadaan projek tersebut, jangan sampai poin poin penting ada yang tidak sesuai dengan PETUNJUK KERJA.
Kepala DINAS wajib bertanggung jawab sebagai pengguna Anggaran.
Tutup Koordinator Tim SERGAP LEMBAGA POROS RAKYAT INDONESIA.
