Takalar, Sulsel. – Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pammukkulu di Kabupaten Takalar, yang menelan anggaran negara hingga Rp 29.826.844.000, kini berada di ujung tanduk. Lembaga Poros Rakyat Indonesia (POROS RI) menuding Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang (BBWSJ) telah melakukan pembiaran dan “main mata” dengan pihak-pihak tertentu, sehingga kualitas proyek tersebut amburadul dan menyalahi Standar Projek Nasional.
POROS RI mengungkapkan, dugaan “main mata” BBWSJ Pompengan terlihat dari ketidakmampuan mereka dalam mengawasi kualitas material yang digunakan dalam proyek tersebut. Material yang seharusnya memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditentukan, justru berasal dari sumber Tambang ilegal dan tidak layak pakai.
“Kami menduga ada permainan kotor di balik proyek ini. BBWSJ Pompengan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas proyek, tapi kenapa mereka justru membiarkan material ilegal digunakan? Ada apa ini?’
POROS RI menuding BBWSJ Pompengan telah mengkhianati kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Negara dengan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Akibatnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat Takalar, justru terancam menjadi proyek haram dan membuang-buang uang rakyat.
“Kami sangat kecewa dengan kinerja BBWSJ Pompengan. Mereka seharusnya malu karena telah gagal mengawal proyek ini. Apakah di BBWSJ Pompengan sudah tidak lagi memiliki tenaga handal, atau KEPALA BALAI Mau menghina Rakyat Sulawesi Selatan dengan semena mena melakukan PEMBIARAN penggunaan MATERIAL tidak Layak.
Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas kasus ini!’
Kami yakin pihak KAPOLRES TAKALAR masih mampu menjadi garda terdepan memastikan projek Irigasi Bendungan Pammukkulu akan berjalan sesuai STANDAR KELAYAKAN KWALITAS DAN KUANTITAS.
Jika perlu POROS RI mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi terhadap proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pammukkulu di Takalar, Atau meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengevaluasi kinerja seluruh pejabat BBWSJ Pompengan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Ini Menjaga NAWACITA Presiden Prabowo Subianto basmi yang tidak mampu melindungi kepentingan Rakyat.
Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami ingin para pelaku kongkalikong diadili dan uang rakyat dikembalikan!’
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWSJ Pompengan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Tiem Kerja Independen
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
