Makassar, Bongkarnews.id – Hendrik Dg. Lallo, Ketua Divisi Investigasi Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI), kembali mengkritisi praktik penggunaan aset milik Pemerintah Kota Makassar yang disewakan secara tidak transparan dan tanpa prosedur resmi oleh oknum berinisial Er dan Rb. Ia mengungkapkan bahwa penyewaan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, termasuk salah satu pemilik warung yang mengaku menyewa di lokasi tersebut sejak lama. 04/03/2026.
“Penggunaan aset pemerintah yang sudah berlangsung selama lima tahun tanpa pengawasan yang jelas dan diperiksa ulang ini sangat mencurigakan. Apalagi, ada pemilik warung yang mengaku sudah menempati lokasi tersebut selama bertahun-tahun, tetapi dasar hukumnya masih harus dipastikan,” kata Hendrik.
Menurut Hendrik, keberadaan dan perpanjangan kontrak sewa selama lima tahun ini perlu dikaji ulang. Ia menegaskan bahwa semua proses sewa harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan transparan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tanpa ada dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang benar, praktik ini berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi kas daerah dan ketidakadilan para pelaku usaha lainnya,” ujarnya.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan audit dan peninjauan kembali terhadap perjanjian sewa aset tersebut. “Pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional dan mengikuti aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan,” tegas Hendrik.
“Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan aset publik agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga, dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh warga kota,” tambahnya.
Lokasi berada di Eks Terminal Toddopuli.
LPRI siap bekerjasama dengan pemerintah dan aparat terkait untuk memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara bersih, transparan, dan berkeadilan. Tim Kerja Independen Lembaga Poros Rakyat Indonesia.
