Breaking News

Poros Rakyat Indonesia Soroti Pengembang Perumahan GRIYA CITRA BUDHIMAN, Biringkaloro, Pallangga Gowa.

36
×

Poros Rakyat Indonesia Soroti Pengembang Perumahan GRIYA CITRA BUDHIMAN, Biringkaloro, Pallangga Gowa.

Sebarkan artikel ini

Gowa, bongkarnews.id 17 November 2026 — Poros Rakyat Indonesia

Poros Rakyat Indonesia menyoroti pelaksanaan pembangunan Perumahan Griya Citra Budhiman yang berlokasi di Desa Biringkaloro, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan spesifikasi teknis bangunan rumah bersubsidi yang berlaku.

INDIKASI PELANGGARAN TEKNIS

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

– Pelanggaran spesifikasi teknis bangunan — Diduga tidak mengikuti standar ketahanan gempa dan konstruksi yang ditetapkan secara resmi.
– Kualitas beton tidak memenuhi syarat minimum — Standar beton untuk rumah tinggal bersubsidi sekurang-kurangnya harus mencapai mutu K-175 hingga K-200. Penggunaan mutu di bawah ambang batas ini membahayakan keselamatan penghuni dan bertentangan dengan aturan pembiayaan perumahan subsidi.
– Pasangan dinding hebel diduga tidak sesuai standar SNI — Terdapat indikasi penggunaan bata ringan (hebel) dengan mutu dan pemasangan yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia. Antara lain: ketebalan blok tidak sesuai spesifikasi, penggunaan mortar perekat bukan jenis khusus thin-bed, pemasangan tanpa pengikat ke kolom struktur, serta siar tegak yang segaris vertikal dari bawah ke atas yang melemahkan kekuatan dinding.
– Pengawasan mutu yang dinilai lemah — Tidak terlihat adanya kepatuhan terhadap prosedur pengawasan mutu bahan dan konstruksi selama proses pembangunan berlangsung.

STANDAR TEKNIS DAN DASAR HUKUM YANG MENGIKAT

Standar Nasional Indonesia (SNI) Dinding Bata Ringan/Hebel

– SNI 8640:2018 — Bata ringan beton aerasi (AAC/Hebel) — Mensyaratkan berat jenis, kuat tekan, dan dimensi blok yang konsisten; mutu minimal harus tercantum dalam sertifikat produk
– SNI 03-6861.1-2002 — Spesifikasi bahan bangunan; persyaratan umum bata ringan
– SNI 03-4166-2006 — Tata cara pemasangan dinding bata ringan, termasuk ketegakan, kerataan, dan ikatan antar blok serta pengikatan ke elemen struktur
– Syarat Pemasangan yang Wajib Dipenuhi:
✅ Blok harus disilang/tumpang tindih minimal ½ panjang blok; dilarang siar tegak segaris vertikal
✅ Menggunakan mortar khusus thin-bed dengan ketebalan sambungan hanya 3–5 mm, bukan semen biasa
✅ Dipasang besi pengikat/angkur ke kolom struktur setiap 40–60 cm ketinggian dinding
✅ Kolom praktis dan balok latai sesuai jarak yang ditetapkan

Standar Struktur & Beton

– SNI 2847:2019 — Persyaratan beton struktural; mutu beton minimal K-175 hingga K-200 untuk struktur rumah tinggal
– SNI 1726:2019 — Tata cara perencanaan ketahanan gempa bangunan gedung
– SNI 03-2400-2014 — Struktur beton rumah tinggal satu lantai

Undang-Undang & Peraturan

– UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung — Setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan teknis struktural, keselamatan, dan kesehatan
– UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman — Penyelenggara pembangunan wajib memenuhi standar teknis bangunan
– UU No. 20 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Penyimpangan dana subsidi dapat dikategorikan kerugian keuangan negara
– Permen PKP No. 9 Tahun 2025 — Kesesuaian spesifikasi teknis adalah syarat kelayakan pembiayaan perumahan subsidi
– Kepmen PKP No. 1722/KPTS/M/2026 — Standar kriteria dan spesifikasi rumah umum bersubsidi

DAMPAK DAN KONSEKUENSI HUKUM

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan di atas berakibat:

– Retak dini dan kerusakan dinding — Hebel yang dipasang tanpa pengikat dan menggunakan semen biasa mudah retak, terlepas, dan runtuh saat terjadi getaran atau gempa
– Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berisiko tidak diterbitkan — Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa melalui Dinas PUPR dan DPMPTSP. Tanpa SLF, bangunan tidak sah untuk ditempati
– Pengembang dapat diblacklist — Ketidakpatuhan teknis menyebabkan pengembang dikeluarkan dari daftar mitra BP Tapera dan Kementerian PKP
– Potensi kerugian keuangan negara dan masyarakat — Subsidi yang disalurkan untuk bangunan di bawah standar adalah kerugian yang dapat ditindaklanjuti secara hukum

INSTANSI BERWENANG YANG DIMINTA TINDAK LANJUT

Poros Rakyat Indonesia meminta kepada:

1. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi Selatan, lakukan verifikasi teknis kesesuaian spesifikasi bangunan, termasuk jenis dan mutu bata ringan yang digunakan.

2. Dinas PUPR Kabupaten Gowa

Lakukan pemeriksaan teknis lapangan: uji mutu material, metode pemasangan dinding, dan evaluasi kelayakan penerbitan SLF.

3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gowa

Laksanakan pengawasan penyelenggaraan perumahan sesuai kewenangan UU No. 1/2011.

4. BP Tapera

Tinjau ulang kelayakan pembiayaan subsidi proyek ini jika terbukti ada ketidaksesuaian spesifikasi material dan pemasangan.

5. Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa

Lakukan pengawasan terpadu atas dugaan penyimpangan penggunaan dana subsidi dan material tidak sesuai spesifikasi SNI.

6. Ombudsman RI Perwakilan Sulsel

Awasi kepatuhan pelayanan publik dan penindakan instansi terkait terhadap laporan ini.

PERNYATAAN POROS RAKYAT INDONESIA

“Perumahan subsidi dibangun dengan dana rakyat, mutunya wajib dijamin sesuai standar yang ditetapkan — beton minimal K-175/K-200, dinding hebel wajib SNI dan dipasang dengan aturan baku, serta konstruksi tahan gempa. Masyarakat berhak hunian yang aman. Kami meminta instansi berwenang sebagaimana diuraikan segera bertindak. Tidak ada yang boleh menutup mata atas ketidakpatuhan ini.”

— Dewan Pimpinan Pusat, Poros Rakyat Indonesia

✅ SERUAN KEPADA KONSUMEN

Laporkan jika menemukan:

– Perbedaan spesifikasi material antara yang dijanjikan dan kondisi fisik
– Blok hebel tidak ada label mutu/sertifikat atau ukurannya tidak standar
– Pemasangan dinding terlihat kasar, siar tegak segaris, tidak ada pengikat ke kolom
– Penolakan pengembang menunjukkan hasil uji mutu material dan bangunan

Tiem Kerja Independen
Poros Rakyat Indonesia
Pengawasan Tata Kelola & Perlindungan Hak Warga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *