Takalar, bongkarnews.id | Jumat 20 November 2026— Persoalan dugaan adanya pemalsuan data serta penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa sepengetahuan pemerintah setempat menjadi perhatian serius warga di wilayah Pallantikang, Kabupaten Takalar. Hal ini muncul setelah ditemukan adanya dugaan lahan yang dicantumkan dalam SPPT tersebut diduga merupakan lahan yang bukan miliknya melainkan ada warga setempat mengklaim ahli waris juga, sehingga menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat setempat.
Saat berkas permohonan tersebut diajukan ke Kantor Lurah Pallantikang untuk ditindaklanjuti ketahap kepemilikan tanah dan keterangan hibah milik atas nama M.S dan I.S serta SY ,proses permohonan tidak dapat dipenuhi sesuai keinginan pemohon. Hal ini dikarenakan Kepala Lingkungan Mannyampa menemukan bahwa objek serta batas lahan yang diajukan dalam berkas tidak sesuai dengan kenyataan fisik yang ada di lapangan.
Merasa permintaannya tidak dilayani, pemohon kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Takalar dengan tuduhan bahwa pemerintah setempat tidak memberikan pelayanan dengan baik. Menanggapi laporan tersebut, Lurah Pallantikang bersama Kepala Lingkungan Mannyampa hadir langsung ke Kantor Inspektorat Takalar guna memberikan klarifikasi lengkap sekaligus menyampaikan seluruh bukti-bukti yang ada.
Dalam penjelasan yang disampaikan dihadapan pegawai inspektorat , Lurah Pallantikang dan Kepala Lingkungan Mannyampa menegaskan bahwa penolakan tindak lanjut permohonan bukan karena tidak melayani masyarakat, melainkan didasari pada temuan ketidak sesuaian objek serta batas lahan yang tertulis dalam berkas permohonan dengan kenyataan fisik yang ada di lapangan. Mereka menjelaskan bahwa SPPT PBB hanyalah dokumen perpajakan yang menunjukkan kewajiban pembayaran pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai alas hak untuk pengajuan keterangan kepemilikan maupun keterangan hibah.
“Kami berkewajiban mencegah terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan di antara warga. Apabila batas dan objek lahan tidak jelas atau terbukti berbeda dengan pengakuan masyarakat turun-temurun, kami tidak dapat meneruskan permohonan tersebut sebelum ada verifikasi serta pengukuran ulang secara resmi di lapangan,” ungkap Herman Rangka dalam penjelasan kepada semua masyarakat warga lingkungan Mannyampa kelurahan Pallantikang kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar.
tegasnya, “Ketika ketentraman warga merasa diusik dan keadilan tidak berpihak kepada masyarakat banyak pada umumnya, kami akan terus mencari tahu siapa dibalik penerbitan SPPT tampah sepengetahuan pemerintah setempat
📌 DASAR HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN ACUAN:
✅ HUKUM PIDANA
1. Pasal 263 KUHP (Lama) — Pemalsuan surat, yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau dipergunakan sebagai alat bukti, dengan maksud dipakai seolah-olah benar, sehingga menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun .
2. Pasal 391 KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) — Mengatur pemalsuan surat, baik pembuat maupun pengguna surat palsu yang menimbulkan kerugian, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda .
3. Pasal 39 ayat (1) huruf d UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan — Perbuatan dengan sengaja menyampaikan data atau keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai paling lama 6 tahun serta denda .
✅ HUKUM PERDATA
1. Pasal 1365 KUHPerdata — Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pelaku wajib memberikan ganti rugi, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri .
2. Pasal 1320 KUHPerdata — Syarat sahnya perjanjian atau perbuatan hukum harus bebas dari penipuan, kekhilafan, atau paksaan; apabila ada unsur penipuan maka perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.












