26 Juni 2025 | Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bongkarnews.id – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kembali terjadi di Indonesia, kali ini menimpa kurang lebih 180 karyawan PLTU Punagayya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kejadian ini memicu gelombang kritik dan sorotan tajam terhadap model investasi dan pengawasan pemerintah daerah.
Berbagai komentar muncul di media sosial, salah satunya postingan Facebook oleh akun Aroel Serang yang menyoroti Kecamatan Bangkala, Jeneponto, yang dihuni dua perusahaan besar, PLTU dan PLN. Aroel Serang menyayangkan PHK massal di PLTU dan kabar penerimaan tenaga kerja asing di PLN, serta mempertanyakan kontribusi kedua perusahaan tersebut bagi daerah selain dampak limbah udara, padat, dan cair yang ditimbulkannya.
Sentimen serupa juga diungkapkan oleh Aliansi Pemuda Bangkala yang sebelumnya telah mengkritik minimnya kontribusi kedua perusahaan tersebut. Kejadian ini menjadi pengingat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap model investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jeneponto.
Ketua Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) Jeneponto, Budiman, turut menyoroti peristiwa ini. Menurutnya, PHK massal 180 karyawan PLTU Punagayya merupakan ironi pembangunan di Jeneponto. Investasi besar-besaran yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berujung pada pengangguran massal. Situasi ini diperparah dengan kabar penerimaan tenaga kerja asing di PLN, perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sama. Budiman mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi model investasi dan memastikan adanya jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
