Sungguminasa, bongkarnews.id | 22 april 2026 – Ketua Bappilu Demokrat Gowa, Rais Mone, menginisiasi gerakan “Audit Sosial” lintas sektoral dengan mengumpulkan aktivis lingkungan, pakar hukum, dan jurnalis investigasi di Warkop Bundu, Sungguminasa.
Langkah ini diambil sebagai respons darurat atas maraknya aksi demonstrasi dan laporan warga yang mencerminkan adanya luka dalam di balik kemegahan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jenelata.
Pertemuan ini bertujuan menyatukan berbagai realitas pahit di lapangan ke dalam satu kajian komprehensif agar mata publik dan pemangku kebijakan terbuka lebar terhadap kondisi yang sebenarnya, mulai dari sengketa lahan hingga kualitas konstruksi yang sedang berjalan.
Dalam pengamatannya, Rais Mone melihat adanya ketimpangan tajam antara ambisi percepatan pembangunan fisik dengan pemenuhan keadilan bagi warga terdampak di Kecamatan Manuju dan Parangloe.
“Kami tidak akan menjadi sekadar stempel bagi kebijakan pusat meskipun Kementerian PU dipimpin oleh kader Demokrat. Justru, tanggung jawab moral kami adalah memastikan bahwa kemajuan fisik tidak berdiri di atas ketidakadilan agraria, seperti sengketa lahan 39 hektar yang hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi warga yang telah mengelola tanah tersebut secara produktif selama puluhan tahun,” tegas Rais Mone.
Secara konstitusional, Rais Mone menegaskan bahwa langkah ini berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang memandatkan fungsi partai sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam pembangunan nasional. Demokrat Gowa menjalankan hak legalnya untuk melakukan pengawasan (checks and balances) guna memastikan kebijakan negara tidak menggilas rakyat kecil.
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam pengawasan jasa konstruksi adalah instrumen sah untuk menjamin akuntabilitas proyek negara, sehingga observasi ini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk mengevaluasi kinerja pelaksana proyek di lapangan.
Observasi lapangan ini dirancang untuk membedah secara mendalam empat poin utama yang saling terkait.
Pertama, tim akan meninjau seberapa jauh progres fisik pembangunan sinkron dengan laporan administrasi.
Kedua, dilakukan audit kritis terhadap kualitas material konstruksi guna memastikan standar keamanan bendungan tipe CFRD ini tidak dikompromikan.
Ketiga, tim akan menyisir progres pembebasan lahan yang masih marak diwarnai aksi protes warga yang menuntut transparansi ganti rugi.
Keempat, akan dilakukan analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang dirasakan langsung warga sekitar, mulai dari kerusakan jalan poros desa akibat alat berat hingga ancaman krisis air bersih bagi masyarakat di sekitar tapak bendungan.
Kelima kesimpangsiuran pengadaan material yang melahirkan ketidak adilan atas nama Negara, sumber materi tidak sesui petunjuk tehnik, sumbernya dari Tambang Resmi, sehingga pajak Negara tidak terlihat di permainkan, informasi terakhir bahwa nilai material pasir di suplai dengan harga Rp.100.000/ kubik dan di nayarkan setiap 3 bulan berjalan, inikan sama dengan penjajahan ekonomi, tutur Rais Mone.
Gerakan dari Warkop Bundu ini berkomitmen menyatukan seluruh suara sumbang dari jalanan menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang kuat. Rais Mone bertekad membawa temuan dari koalisi aktivis, ahli, dan jurnalis ini langsung ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi strategis. Bagi Rais Mone, pembangunan Bendungan Jenelata harus menjadi simbol kemakmuran bersama yang didasarkan pada penghormatan hak rakyat. Pembangunan harus memanusiakan manusia, dan Demokrat Gowa hadir untuk menjamin bahwa kemakmuran Jenelata bukan sekadar slogan kosong di atas kertas birokrasi, melainkan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat Gowa.
