Gowa, Sulawesi Selatan. Bongkarnews.id – Sabtu, 7 Maret 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menghadapi masalah ketidakpatuhan terhadap Perundang undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas terlapor yang mangkir dari panggilan Bawaslu selama dua kali berturut turut atas Laporan nomor: 004/LP/PL/Kab/27.7/II/2024.
Pelapor Irfan Arifin menanggapi hal tersebut bahwa sesungguhnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk memanggil individu atau pihak terkait guna memberikan keterangan, bukti, atau klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu. Panggilan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menegakkan aturan dan keadilan dalam pemilu.
Namun, dalam kasus ini, terdapat individu atau pihak yang mangkir dari panggilan Bawaslu. Tindakan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan pengawasan pemilu yang ditetapkan oleh negara. Ungkap Irfan Arifin
Ditambahkan Irfan Arifin bahwa Mangkir dari panggilan Bawaslu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang mengatur pemilu di Indonesia.
Irfan Arifin menjelaskan Dalam konteks perundang undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penting untuk mematuhi panggilan Bawaslu dan berpartisipasi dalam proses hukum yang berlaku. Konsekuensi dari mangkir dari panggilan Bawaslu dapat beragam, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, atau larangan berpartisipasi dalam pemilu di masa mendatang.
Mangkir dari panggilan Bawaslu juga dapat merugikan integritas dan legitimasi proses demokrasi dalam pemilu. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi panggilan Bawaslu dan menjalani proses hukum dengan penuh tanggung jawab. Pungkas Irfan Arifin
Di Tambahkan oleh Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia Bahwa sepatutnya, Bawaslu Kabupaten Gowa dapat mengambil Langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan kafasitas bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral kepada Bawaslu kabupaten gowa dalam menjaga Netralitas pemilu di Kabupaten Gowa. Tutup Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia. Ridwan Makkulau Dr.
