Bongkarnews.id – Rabu, 26 Juni 2024 | Masyarakat Geruduk Kantor Desa Towu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Menyuarakan Ketidakpuasan terhadap tidak Merata-nya dan tidak tepat sasarannya Pembagian Bantuan Pemerintah.
Video yang menyebar menggambarkan aksi protes masyarakat yang menyegel Kantor Desa Towu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pembagian bantuan pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Desa Iin Indriani Latala.
Selain itu, situasi ini menyoroti dugaan korupsi dan kurangnya kemajuan di desa yang dikelola oleh Kepala Desa, Iin Indriani Latala. Adanya keluhan terkait bendera nasional yang tidak diganti meskipun telah sobek dan rusak di kantor desa juga menambah kerumitan permasalahan yang dihadapi, sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat dalam video yang beredar di grup dan status WhatsApp.
Aksi demonstrasi hari ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap minimnya manfaat yang didapat dari kepemimpinan “Iin Indriani Latala” Selaku Kepala desa Towu yang saat ini. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang efektif dalam pengelolaan sumber daya publik guna memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan kebijakan serta program yang dilaksanakan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pelanggaran terhadap peraturan dalam konteks ini termasuk:
1. Transparansi dalam Penyaluran Bantuan: Kepala Desa kurang memberikan informasi transparan terkait pembagian bantuan, menciptakan ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan masyarakat.
2. Akuntabilitas Kepala Desa: Dugaan korupsi dan minimnya kemajuan di desa menandakan kekurangakuntabilan kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan bantuan yang diberikan.
3. Perawatan Infrastruktur Desa: Keluhan tentang bendera nasional yang tidak diganti meskipun rusak menunjukkan kelalaian dalam merawat infrastruktur desa, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepala desa untuk menjaga fasilitas publik dengan baik.
4. Partisipasi Masyarakat: Aksi demonstrasi menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan desa, yang seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola yang efektif.
Adanya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan di Desa Towu. Diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dihormati dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan. Itulah laporan terbaru dari masyarakat Desa Towu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Bersambung bongkarnews.id)
