Gowa, Sulawesi Selatan. Bongkarnews.id – Penyerahan bantuan alat mesin pertanian dan bibit unggul senilai Rp65,4 miliar oleh Menteri Pertanian RI kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dan petani memicu pertanyaan dan desakan transparansi dari masyarakat.
Masyarakat mempertanyakan rincian anggaran tersebut, terutama seberapa besar anggaran yang dipakai murni untuk pengadaan mesin dan bibit.
“Kami membutuhkan kejelasan dan kepastian seberapa besar anggaran yang dipakai murni pengadaan mesin dan semacamnya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. “Rp65,4 miliar uang rakyat, bukan nilai kecil, dan kita berhak tahu bagaimana penggunaannya.”
Bantuan yang diserahkan terdiri dari 41 unit combine harvester, 20 unit pompa air, 20 unit traktor roda dua, bibit padi inbrida 15.849 ha, dan benih jagung hibrida 25.110 ha yang diserahkan secara simbolis ke 18 kecamatan.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Gowa untuk segera mempublikasikan rincian anggaran Rp65,4 miliar tersebut agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan.
“Transparansi anggaran merupakan hak masyarakat dan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Ketua LPRI, M. Jafar Sainuddin Dg Emba.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia, juga menyerukan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan dari pemerintah pusat, secara terukur dan mampu di publikasikan, agar tidak terjadi penyimpangan dan kerugian bagi masyarakat.
“Kami berharap agar bantuan ini tepat sasaran dan berharap bagi semua pihak agar selalu bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola dana publik,” pungkas Ketua Lembaga Poros Rakyat Indonesia.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia menekankan pentingnya menghindari pemanfaatan bantuan untuk kepentingan politik di masa pemilu saat ini.
Bantuan tersebut harus benar-benar diperuntukkan untuk meningkatkan kekuatan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Gowa.
“Kami menyerukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gowa untuk mengeluarkan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diakses publik.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana bantuan dari Menteri Pertanian benar-benar dipakai untuk kepentingan petani dan tidak terjadi penyimpangan,” tegas Ketua LPRI.
Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia kembali menegaskan, akan melakukan pendalaman terhadap Dana bantuan tersebut, kemana saja di tujukan.
Indikasi informasi bahwa tiem HT-DM sudah ada yang ambil bagian, tentunya bukan langsung ke petani, tapi salah satu tiem inti yang mengambil alsintan tersebut, Ungkap Dg Emba.
Tim Kerja Independen.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
