Bongkarnews.id | Gowa, Sulawesi Selatan. 11 September 2025. Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) Gowa meradang atas kasus tagihan “siluman” yang dialami oleh ketuanya sendiri, Hj. Kumala. LPRI Gowa mendesak BPJS Kesehatan untuk segera berbenah dan memperbaiki sistem agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban tagihan yang tidak jelas.
“Ini sudah keterlaluan! Masa ketua kami sendiri ditagih iuran BPJS ganda, padahal sudah bayar dobel?” ujar Muhlis LPRI Gowa dengan nada tinggi. “Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan.”
Kasus ini bermula ketika Hj. Kumala menerima pesan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, yang menyatakan bahwa kartu JKN-KIS keluarganya (0001801520223) memiliki tunggakan Rp 600.000 hingga 6 September 2025. Padahal, Hj. Kumala telah membayar iuran BPJS secara rutin dan bahkan terjadi pembayaran double karena kondisi tertentu dalam keluarganya.
Anak saya sudah jadi polisi dan ditanggung negara, tapi kenapa saya masih ditagih dua jiwa? Ini kan aneh!’
LPRI Gowa menilai bahwa kasus yang dialami Hj. Kumala hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih besar. LPRI menduga ada banyak warga lain yang juga menjadi korban tagihan “siluman” BPJS Kesehatan.
“Kami menduga ada banyak tagihan ‘siluman’ yang bergentayangan di masyarakat. Ini harus diusut tuntas!’
LPRI Gowa menuntut agar BPJS Kesehatan melakukan tindakan konkret, antara lain:
1. Audit menyeluruh terhadap sistem dan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
2. Memperbaiki sistem agar tidak ada lagi tagihan yang tidak akurat.
3. Memberikan kompensasi kepada warga yang telah menjadi korban tagihan “siluman”.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika BPJS Kesehatan tidak segera berbenah, kami akan turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi!’
LPRI Gowa juga meminta agar pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan Hj. Kumala. Media masih berupaya menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.
Tim Kerja Independen
Lembaga Poros Rakyat Indonesia
