Bongkarnews.id – Ketua DPD Poros Rakyat Indonesia secara resmi melayangkan surat pelaporan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Tinggi terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dan suap yang melibatkan Direktur Utama CV Parkir Mitra Utama serta mantan Penjabat (PJ) Wali Kota Parepare.
Pelaporan ini merupakan langkah tegas DPD Poros Rakyat Indonesia dalam menuntut penegakan hukum yang serius dan transparan terhadap indikasi korupsi yang diduga merugikan negara dan merusak integritas birokrasi di wilayah Parepare.
Ketua DPD Poros Rakyat Indonesia menegaskan bahwa dugaan praktik gratifikasi dan suap tersebut harus diusut tuntas tanpa pandang bulu. “Kami mendesak Kejagung, KPK, dan Kejaksaan Tinggi untuk segera membuka penyelidikan dan menindaklanjuti laporan ini dengan penuh profesionalisme. Korupsi dalam bentuk apapun harus diberantas agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegak hukum dapat dipulihkan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Ketua DPD Poros Rakyat Indonesia menambahkan, “Kasus ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal moral dan keadilan bagi masyarakat Parepare yang selama ini dirugikan. Kami tidak akan membiarkan praktik kotor seperti gratifikasi dan suap menggerogoti tata kelola pemerintahan. Kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas dan memastikan tidak ada yang kebal hukum.”
Surat pelaporan ini memuat sejumlah bukti awal yang diduga kuat mengindikasikan adanya transaksi ilegal yang melibatkan kedua pihak tersebut. Dugaan gratifikasi dan suap ini diduga terkait dengan pengelolaan dan pengaturan parkir di wilayah Parepare yang selama ini dikelola oleh CV Parkir Mitra Utama.
Pihak DPD Poros Rakyat Indonesia juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses hukum ini agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal. “Kami yakin dengan kerja keras aparat penegak hukum, kebenaran akan segera terungkap dan keadilan ditegakkan,” pungkasnya.
Respons dari Kejagung, KPK, dan Kejaksaan Tinggi masih dinantikan publik sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap kasus yang berpotensi mengguncang dunia pemerintahan lokal tersebut.(*).
