Bongkarnews.id | Sulawesi Selatan – Proyek pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan menuai kritik pedas. Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) meragukan hasil sesuai petunjuk tehnik dengan minimnya transparansi dan kepastian kualitas proyek ini. Ia menantang Kodim, sebagai pelaksana pembangunan, untuk membuktikan komitmennya dengan memenuhi semua standar, termasuk menampilkan informasi yang jelas dan terukur. 24 Desember 2025.
“Kami tidak hanya ingin mendengar janji manis. Kami ingin melihat bukti nyata. Di mana papan proyek yang memuat informasi detail tentang anggaran, kontraktor, dan spesifikasi teknis? Di mana direksi keet sebagai pusat pengawasan proyek? Di mana hasil laboratorium material dan betonisasi yang membuktikan kualitas bangunan?” tanya Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia.
Ketua Umum LPRI menilai, absennya elemen-elemen penting ini semakin menguatkan dugaan bahwa proyek KDKMP ini dikerjakan secara serampangan dan tidak transparan.
“Ini bukan proyek ‘siluman’. Ini proyek publik yang dibiayai oleh uang rakyat. Jadi, masyarakat berhak tahu segala sesuatu tentang proyek ini,” tegasnya.
Ketua Umum LPRI menuntut beberapa hal:
1. Papan Proyek Wajib Ada:
PT Agrinas Pangan Nusantara dan Kodim harus segera memasang papan proyek yang memuat informasi lengkap tentang proyek, termasuk anggaran, kontraktor, spesifikasi teknis, dan nomor kontak yang bisa dihubungi.
2. Direksi Keet Harus Aktif:
Direksi keet harus didirikan di setiap lokasi pembangunan dan diisi oleh tenaga ahli yang kompeten untuk mengawasi kualitas pekerjaan.
3. Hasil Laboratorium Dipublikasikan: Hasil pengujian laboratorium terhadap material yang digunakan dan kualitas betonisasi harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri kualitas bangunan.
4. Kodim Patuhi Standar Teknis:
Kodim sebagai pelaksana pembangunan harus mengikuti semua petunjuk teknis yang berlaku dan tidak boleh merasa proyek ini istimewa.
5. Transparansi Anggaran:
Semua informasi terkait anggaran proyek harus dibuka secara transparan kepada publik.
6. Akuntabilitas:
Kodim dan semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas setiap penggunaan anggaran dan hasil pembangunan.
“Kami akan terus mengawal proyek ini hingga tuntas. Jika kami menemukan ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran, kami tidak akan segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwajib,” ujar Ketua Umum LPRI.
Ketua Umum LPRI juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya proyek KDKMP.
“Mari kita bersama-sama mengawal proyek ini. Jangan biarkan uang rakyat diselewengkan. Laporkan jika ada indikasi penyimpangan!” serunya.
Ketua Umum LPRI mengingatkan, keberhasilan proyek KDKMP ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, kualitas pembangunan, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika semua itu tidak terpenuhi, maka tujuan mulia dari program ini tidak akan tercapai. Proyek KDKMP jangan sampai menjadi monumen kegagalan dan simbol korupsi di Sulawesi Selatan.
Ketua Umum Lembaga Poros Rakyat Indonesia meminta dengan tegas Pangdam Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko untuk memberikan ultimatum kepeda segenap Dandim untuk lebih Extra mengawal projek KDKMP dengan tetap mengikuti Standar Kelayakan Tehnik, dengan anggaran 1,6 Milyar setiap Gedung merupan harga yang sangat layak memenuhi pembangunan gedung berkualitas, tutup Dg Emba.
