Sengkang, Wajo. Bongkarnews.id – 12 Juni 2025 | Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI) melalui Ketua Umumnya, M. Jafar Sainuddin, kembali menyoroti lemahnya pengawasan dan deteksi dini terhadap tambang ilegal di Kabupaten Wajo yang diduga memasok material untuk beberapa proyek strategis nasional. Kami menilai Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Kejaksaan Negeri Wajo, dan Polres Wajo kurang kompeten dalam mencegah hal tersebut.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia menunjuk beberapa perusahaan yang diduga menggunakan material dari tambang ilegal, antara lain PT. Karyabangun Sendyko (Proyek Jaringan Irigasi DI Gilireng Kiri 1), PT. Arlin Sejahtera (Proyek Jaringan Irigasi DI Gilireng Kiri 2), CV. Menara Bajak Project (Proyek Jaringan Irigasi D.I Gilireng Kanan), dan PT Sahabat Cahaya Residence (Proyek Perumahan).
M. Jafar Sainuddin meminta pertanggungjawaban kepala BBWSPJ, Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, dan Kapolres Wajo. “Ketiadaan pengawasan yang efektif telah mengakibatkan praktik ilegal terjadi dan merugikan negara,” tegasnya.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia mendesak investigasi menyeluruh menutup tambang Ilegal tersebut dan penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat, Negeri ini bukan Nagara BAR BAR Jenderal.
Kekhawatiran atas tambang ilegal ini juga disuarakan oleh anggota DPRD Wajo Ketua Komisi 3 Andi Bayumi, anggota DPRD Provinsi Sufriadi Arif Wakil Ketua, dan H. Alamsyah Dinas Lingkungan hidup menyatakan kami sudah turunkan tiem, keberadaan tanah timbunan tersebut tidak memiliki Legalitas Hukum.
Pernyataan-pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait tambang ilegal di Kabupaten Wajo.
Lembaga Poros Rakyat Indonesia berharap temuan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas dan mencegah kerugian negara yang lebih besar di masa mendatang.
Dalam waktu terbatas kami meminta pihak Pompe gan Jeneberang, Kejaksaan dan Polres Wajo membentuk tim kerja dan lakukan sidak terhadap keberadaan tambang Ilegal yang digunakan menyuplai projek Negara, tegas Dg Emba.
Tiem Kerja Independen.
Poros Rakyat Indonesia
